Kontrakan (Wakil) Rakyat

Sebulan setelah DPR RI 2014-2019 dilantik, masalah pembangunan gedung baru parlemen mengemuka lagi. Berbeda dengan Maret 2011 yang isu pembangunan gedung baru ditolak keras oleh publik, kali ini berlangsung lamat-lamat. 

Membangun gedung baru seperti harapan laten dalam sejarah rumah parlemen Indonesia. Sebab pada kenyataannya rumah wakil rakyat itu tak ada jika rumah yang dimaksud adalah rumah yang sebagaimana awalnya dirancang, dibangun, dan diperuntukkan untuk wakil rakyat atau gedung parlemen; sebagaimana istana untuk presiden yang dirancang, dibangun, dan diperuntukkan untuk pemimpin negara.
 
Kronik parlemen menunjukan, sejak parlemen ini bersidang pertama kali dilantik pada 29 Agustus 1945, parlemen kita adalah parlemen tak berumah. Parlemen kontrakan. (Sekretariat DPR-GR, 1970 dan Syatria, 1995)

“Rumah kontrakan” pertama adalah Gedung Kesenian Pasar Baru (Schouburg) atau saat ini kita kenal dengan Gedung Kesenian Jakarta. Di gedung ini pertama kali Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) bersidang dan dilantik Sukarno 12 hari setelah Proklamasi. Karena sempit, sekretariat dan ruang sidang dipecah di dua “rumah kontrakan”. Sidangnya di Shouburg, tapi sekretariat di bekas Gedung Jawa Hookookai seputaran Lapangan Banteng. Gedung itu kini sudah musnah.
 
Tapi hanya sebulan “ngotrak” di Schouburg, sidang parlemen yang dipimpin Kasman Singodimedjo itu bedol ke Hotel Binnenhof di Jalan Kramat Jaya pada Oktober 1945. Di masa-masa genting revolusi itu KNIP diserahkan tugas untuk mengerjakan semua kegiatan legislasi mengikuti Maklumat Wakil Presiden X. Sutan Sjahrir ditunjuk untuk mengetuai Badan Pekerja yang berjumlah 15 orang. Antara bulan November 1945 hingga Desember 1949, setidaknya 10 kali berpindah. Dari kota ke kota.
 
Sebagai kepala Badan Pekerja KNIP, Sjahrir “ngontrak” sekretariat di Jalan Cilacap, sebuah gedung yang di masa Orde Baru dipakai Direktorat Jenderal dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Jakarta. Sidang-sidangnya diselenggarakan di gedung Jl Pangeran Diponegoro di depan gedung CBZ (sekarang RSU Pusat Cipto Mangunskusumo).
 
Bukan hanya “ngontrak” di Jakarta, namun parlemen ini pernah tercatat “menyewa” beberapa gedung dan/atau hotel di beberapa kota untuk tempat bersidangnya. Antara lain Gedung Republik Indonesia di Solo (Sidang IV, 28 Februari-3 Maret 1946) dan “numpang” sesaat di bekas Hotel van Laar di Jalan Kutoarjo, Purworejo (Jl Sudirman saat ini) setelah gagal mencari gedung yang layak di Yogyakarta untuk kapasitas ratusan anggotanya.
 
Pada sidang keenam (25 Februari-6 Maret 1947), parlemen kita terlempar ke Jawa Timur, tepatnya di Gedung Sociteit Concordia, Malang. Dari Malang kemudian Badan Pekerja pimpinan Mr Asaat itu boyongan lagi ke Yogyakarta dan menempati gedung Palang Merah Indonesia di Jalan Gondolayu selama satu bulan untuk menyimpan perabot rumah tangga. Sementara sidangnya diselenggarakan di rumah salah seorang bangsawan di sekitar Pasar Ngasem, Keraton, Yogyakarta.
 
Setelah blusukan mencari “kontrakan” yang layak, parlemen mendapatkan Gedung Loge Theosofie, Jalan Malioboro, Yogyakarta dan sidang-sidang dilangsungkan di Sitihinggil, Keraton, Yogyakarta. Di gedung yang saat ini jadi Gedung DPRD Yogyakarta itu, parlemen “ngontrak” 3 tahun, April 1947 hingga 15 Agustus 1950, sebelum kembali ke Jakarta menyusul berlakunya Konstitusi RIS atau dikenal dengan UUD Sementara.
 
Parlemen RIS yang dipimpin Mr Sartono itu menempati sebuah gedung di Jl Wahidin. Gedung yang dulunya bernama Sociteit Concordia itu dibangun pada 1835. Peruntukannya jadi tempat hiburan opsir-opsir Belanda.
 
Gedung hiburan itu pernah disulap jadi Gedung Parlemen oleh Pemerintah RIS. Karena masih dalam tahap renovasi, sidang-sidangnya dialihkan ke Hotel Des Indes (saat ini Hotel Indonesia).
 
Tapi krisis gedung tak selesai bagi parlemen Indonesia ini. Pasca Pemilu 1955, gedung bekas Societet Bandung (saat ini Gedung Merdeka) menjadi gedung persidangan yang melelahkan oleh Konstituante sebelum dibubarkan pemerintah karena tak sanggup menyelesaikan deadline menetapkan rumusan akhir dasar negara.
 
Untuk menunggu renovasi yang terus berlangsung Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (nama baru Gedung Parlemen) di Lapangan Banteng, sidang-sidang diboyong ke kompleks Senayan. Tepatnya bangunan setengah jadi bekas milik Komando Urusan Pembangunan Asia Games (KUPAG). Pasca G 30 S meletus, sidang-sidang parlemen berputar-putar di sekitaran Senayan, Jakarta. Ada kalanya pleno diselenggarakan di Gedung Basket. Sementara Sidang Umum dan Sidang Istimewa berlangsung di Kompleks Gelanggang Olah Raga.
 
Gedung DPR/MPR saat ini di Senayan? Oh itu bukan Gedung Parlemen. Dari segi rencana, bentuk, dan peruntukan, gedung itu dibangun Presiden Sukarno sebagai political venues untuk penyelenggaraan Conefo (Conference of the New Emerging Forces) bagi negara di dua benua: Asia dan Afrika. Ambisi Sukarno, gedung ini nantinya bisa menyaingi Gedung PBBdi New York.
 
Dengan waktu pekerjaan proyek hanya setahun, dari 8 Maret 1965 hingga selesai 17 Agustus 1966, nyaris semua insinyur sipil terbaik Indonesia membentuk “barisan semut” yang bekerja siang malam untuk menyelesaikan mimpi itu. Karena mimpi sebuah gedung konferensi dengan fasilitas yang nyaman dan megah, proyek ini dijalankan dengan frasa perang: “Komando Pembangunan Proyek Conefo (Kopronef)”.
 
Dan kita tahu, G 30 S mengubur peruntukan gedung itu. Menteri Pekerjaan Umum mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 16/PRT/1966, tanggal 19 Desember 1966, membubarkan Kopronef dan membentuk badan pelaksana proyek yang dinamai Proyek Pembangunan Gedung MPR/DPR. Sebetulnya kerjaannya tinggal menangani finishing seperti elemen estetika, pertamanan, dan kerja mekanik serta kelistrikan.
 
Di Gedung Conefo itu puluhan tahun parlemen “ngontrak” dengan melewati lima kali pergantian presiden. Hingga 2011, atau 66 tahun kemudian, meledak penolakan masyarakat ketika Parlemen ini “ngomong baik-baik” ke publik bahwa saatnya “tradisi ngontrak” ini diakhiri. Saatnya diakhiri tradisi parlemen bersidang di jalanan, dari hotel ke hotel, bahkan dari kota/provinsi ke kota/provinsi (AKAP).
 
Pada 2011, nyaris saja pembangunan gedung parlemen terlaksana dan tinggal ketok palu. Namun karena kerasnya penolakan sejak Maret 2011, gedung baru yang dirancang, dibangun, dan diperuntukkan untuk gedung parlemen itu pun kandas. 

Hari ini wajah-wajah yang ngontrak di Senayan bersulih baru. Dan keinginan laten itu mengemuka lagi seperti sebelum-belumnya. Tapi kali ini suara mereka senyap. Mungkin agar tidak menimbulkan kehebohan baru di publik.
 
Tapi, inilah ironi yang menyesakkan bahwa negara dan masyarakat yang bernapas di dalamnya seakan mengabadikan diktum bahwa hanya Raja/Presiden yang memiliki privelese istana (lebih dari satu malah), sementara (wakil) rakyat tak beroleh hak memiliki rumahnya sendiri. Semoga ini bukan kutukan sejarah! [gusmuh]